Robertus Belarminus/KOMPAS.com Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (kiri) dan Waka Polda Metro Jaya Brigjen (Pol) Suhardi Alius saat meninjau pemudik Lebaran dan persiapan mudik Lebaran di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (14/8/2012). JAKARTA, Kompas.com - Kepadatan penduduk Ibukota menjadi salah satu permasalahan yang harus mendapatkan penangganan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, masalah kependudukan di Jakarta dianggap menjadi biang dari berbagai masalah, seperti kemacetan, pengangguran dan sebagainya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memperketat persyaratan kependudukan bagi warga yang ingin tinggal di Jakarta. "Kita sudah mensosialisasikan persyaratan kependudukan dan catatan sipil di ibukota ini melalui pemerintah daerah asal dari kaum migran ini, jauh sebelum Lebaran. Jadi mereka sudah tau aturanya, harus dipatuhi dan ada sanksinya juga," tegas Foke, saat berkunjung ke Pantai Beach Pool, Ancol, Jakarta Utara, Senin (20/8/2012).
Menurutnya, jumlah pendatang di Jakarta sudah berangsur turun karena berbagai kebijakan kependudukan di Jakarta yang diperketat. "Kami sudah sampaikan syarat kependudukan sipil ke pemerintah asal supaya orang tidak mudah mengadu nasib ke sini," ujar Foke.
Menurutnya, ketegasan dalam pendataan kependudukan di Jakarta serta kerja sama dengan pemerintah di beberapa daerah telah berdampak pada menurunkan jumlah pendatang di Jakarta, khususnya saat balik Lebaran.
"Setiap Lebaran angkanya menurun. Waktu awal saya jadi Gubernur, angkanya 150.000. Sekarang 50 sampai 60.000," imbuhnya.
No comments:
Post a Comment