Pemprov DKI Gunakan Sisa Anggaran Rp 8,3 Triliun

AppId is over the quota

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan tambahan penggunaan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Rp 3,1 triliun.

Tambahan ini menambah jumlah penggunaan silpa yang sebelumnya diajukan sebesar Rp 5,2 triliun sehingga seluruh silpa yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp 8,3 triliun dari prediksi total silpa Rp 9,2 triliun.

"Sisa silpa untuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun ini sekitar Rp 900 miliar. Jumlah ini jauh lebih kecil dari kebiasaan sisa silpa APBD DKI yang setiap tahun mencapai Rp 3 triliun sampai Rp 4 tiliun. Eksekutif harus hati-hati jangan sampai beberapa program unggulan malah membenani keuangan daerah," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, Kamis (10/1/2013), di Jakarta.

Sejumlah program unggulan yang diperkirakan memakan biaya besar adalah program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Dua bulan sejak digulirkan program ini, jumlah pasien melonjak 50 hingga 100 persen.

Dia mengingatkan, saran Badan Pemeriksa Keuangan agar Pemprov DKI menggunakan 75 persen dari seluruh total silpa. Dana tersebut tidak bisa dipakai seluruhnya karena hasil audit dari BPK belum selesai.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan, silpa tersebut dipakai untuk membiayai program mengurai kemacetan, penanganan banjir, dan pembebasan tanah ruang terbuka hijau. Hingga kini, RAPBD DKI belum selesai dibahas antara legislatif dan eksekutif.

Pemprov DKI Berupaya Tekan Pendatang Baru

AppId is over the quota
KOMPAS/HERU SRI KUMORO Warga antre membeli tiket kereta api di Stasiun Gambir, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menekan jumlah pendatang baru pasca-Lebaran, di antaranya menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan melakukan operasi yustisi kependudukan lima kali selama setahun.

Warga dari luar Jakarta juga diimbau untuk tidak datang ke Ibu Kota tanpa dibekali keahlian dan keterampilan bekerja serta memiliki administrasi kependudukan yang menjadi aturan utama di DKI Jakarta, kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo usai menggelar kegiatan bersih sampah bersama warga di Pantai Beach Pool Ancol, Jakarta Utara, Senin.

"Sosialisasi persyaratan kependudukan sipil di Ibu Kota melalui pemda setempat seringkali dilakukan sebagai upaya mempertegas orang daerah tidak terlalu mudah masuk ke Jakarta," katanya.

Ia mengatakan, sebagian besar pemda asal migran saat ini telah mendorong kegiatan pembangunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

"Sehingga migran tidak mudah tertarik pindah dan lebih memilih tetap tinggal di kampung sendiri daripada merantau ke Jakarta," ujarnya.

Selain itu, lanjut Fauzi, sudah banyak warga daerah asal migran lebih baik hidupnya sehingga enggan datang ke Ibu Kota untuk mengadu nasib. "Jadi sekarang, kalau sudah berhasil di daerah untuk apa ke Jakarta," tuturnya.

Fauzi menilai serangkaian upaya yang dilakukan dinilai efektif menurunkan laju pendatang baru ke Ibukota pasca Lebaran.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, pada 2010 pendatang baru mencapai 59.215 orang. Angka pendatang menurun lagi menjadi 51.875 orang pada tahun 2011.

Diperkirakan angka pendatang baru 2012 juga akan turun menjadi 46.155 orang. "Setiap Lebaran angka pendatang menurun. Saat saya menjadi Gubernur, angka pendatang baru mencapai 150 ribu, tapi sekarang sudah sekitar 50 ribu jiwa," terangnya.

Foke berpesan, bagi warga daerah yang ingin datang ke Jakarta agar mempelajari dan mematuhi peraturan kependudukan dan pencatatan sipil yang berlaku.

"Warga pendatang yang memenuhi syarat tersebut, tidak ada halangan. Tapi, warga tidak mematuhi persyaratan tersebut akan dikenakan sanksi tegas," katanya.